5 Kunci Penting Penerapan Manajemen Risiko efektif di Pemerintahan dan Korporasi

5 Kunci Penting Penerapan Manajemen Risiko efektif di Pemerintahan dan Korporasi

20170222-Dirjen Pajak Sosialisasi Tax Amnesty ke Pemuka Agama-Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Mardiasmo, mengatakan terdapat 5 hal yang bisa dilakukan dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola korporasi yang baik.

“Yang paling utama bisa menerapkan manajemen risiko yang efektif adalah dimitigasi dulu, dinilai, diukur tingkat resikonya. Bagaimana kita bisa mengembangkan suatu sistem program tersebut termasuk rencana aksi, baik yang struktur termasuk proses governance untuk mengelola resiko itu,” kata Mardiasmo dalam National Conference IGRC 2022, Kamis (17/2/2022).

Adapun cara menerapkan manajemen risiko yang efektif mencakup sejumlah elemen, pertama, perlu memahami pentingnya tujuan organisasi dan capaian kinerja yang harus dicapai.

Kedua, harus bisa mengidentifikasi risiko internal dan eksternal yang terkait dengan pencapaian tujuan secara terus-menerus dan terus waspada terhadap risiko-risiko baru yang akan muncul.

Ketiga, mampu menilai dan mengukur tingkat risiko, termasuk besarnya kemungkinan terjadinya risiko dan besaran dampak potensial dari masing-masing risiko.

Keempat, yaitu dapat mengembangkan dan menerapkan sistem, program, prosedur, dan rencana aksi untuk mengelola risiko yang telah teridentifikasi sehingga organisasi dapat mengantisipasi dan memitigasi risiko dengan cara yang tepat dan waktu yang cepat.

Hal Lain

20170404-Bedah Buku 100 Ekonom Indonesia-Angga

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (tengah) menghadiri bedah dan peluncuran buku "Menuju Ketangguhan Ekonomi Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia" di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (4/4). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Elemen kelima, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola korporasi yang baik, harus bisa memantau dan mengevaluasi pengelolaan risiko sehingga risiko-risiko yang masih muncul dapat dikelola dan dimitigasi lebih lanjut.

“Ketika dikelola terus dimitigasi (Resikonya), maka insya allah Government, Risk, and Compliance (GRC) bisa diterapkan di sektor bisnis, non bisnis, dan di universitas juga bisa dijalankan dalam skala kecil. Intinya check and balances harus berjalan di organisasi,” pungkas Mardiasmo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *